Paguyuban Penggarap Tanah Gunung Pulosari di Desa Cikoneng, kecamatan Mandalawangi sebagai Kesadaran Kelas

Pendahuluan

Masyarakat khususnya yang ada di desa sebagian besar bermata pencaharian yang bergantung terhadap alam. Hal itu disebabkan karena faktor geografis yang ada di desa masih terdapat banyak hutan, gunung, dan bukit. Ferdinad Tonnies dalam teorinya membagi masyarakat menjadi dua yaitu Gesselscaf (patembayan) dan Gemeinschaft (paguyuban). Geseelscaf (patembayan) merupakan masyarakat kota dengan karakteristik heterogen, memiliki sifat rasional, liberalisme dan terikat karena kepentingan ekonimis. Gemeinshcaf (paguyuban) merupakan masyarakat desa dengan karakteristik solidaritas, gotong royong, homogen dan memiliki hubungan yang intens serta bertahan lama. Dalam penelitian ini kami melihat lahirnya kesadaran kelas di kelas pekerja (penggarap hutan Gunung Pulosari) yang akhirnya terjadi pembentukan Paguyuban Penggarap Gunung Pulosari. Melihat fenomena yang terjadi, maka dari itu penelitian ini menganalisis dengan menggunakan teori kesadaran kelas oleh Karl Marx. Teori ini dilatarbelakangi oleh adanya dua kelas yaitu proletar dan borjuis. proletar merupakan masyarakat yang ditindas oleh kaum borjuis. menurut Marx proletar harus disadarkan dahulu dan melakukan gerakan untuk melakukan perlawanan.

Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarelakangi terbentuknya Paguyuan Penggarap Tanah Gunung Pulosari?

2. Apa faktor yang mendorong kesadaran kelas di masyarakat Cikoneng?

3. Apa dampak kesadaran sosial Paguyuban Penggarap Tanah Gunung Pulosari terhadap masyarakat Cikoneng?

Latar Belakang Terbentuknya Paguyuan Penggarap Tanah Gunung Pulosari

Desa Cikoneng yang beralamat di kecamatan Malandawangi merupakan desa pada umumnya dengan mata pencaharian sebagai petani dan penggarap Tanah Gunung sari. Desa Cikoneng memiliki rencana mendirikan Paguyuban yang dinamakan " Paguyuban Penggarap Tanah Gunung Pulosari. yang melatarbelakangi didirikan paguyuban ini karena adanya ketidakadilan dalam penarikan pajak oleh petugas perhutani. Masyarakat diharuskan menyetorkan pajak selama setahun sebesar 25% dari pendapatan kotor dan diambil secara individu padahal menurut peraturan pajak tersebut kolektif. seperti yang dikatakan oleh informan kami yakni pak Endin

“Peraturan yang disampaikan oleh LMDH pajak yang dibayarkan yang diberikan pemerintah dalam setahun untuk dua desa 13 juta ditarik secara kolektif tetapi kenyataannya penarikan pajak dilakukan pajak individu langsung pada penggarap pertahun itu bisa kena tiga juta, dua juta, tergantung hasil kotor yang didapat penggarap."

Berdasarkan data tersebut para penggarap merasa keberataan sehingga terbentuklah ide untuk mendirikan Paguyuban Penggarap Tanah Gunung Pulosari. Paguyuban ini diinisiasi oleh bapak Endin selaku ketua RW pada saat itu sekaligus salah satu penggarap di Gunung Pulosari. Secara ide paguyuban ini sudah terpikir sejak 2003 tetapi memang saat itu belum ada keberanian untuk membuat gerakan persatuan ini.

Analisis Teori

Berdasarkan Teori Karl Marx  bahwa kesadaran kelas merupakan sesuatu hal penting karena akan menjadi acuan untuk membuat perubahan dalam peningkatan kelas sosial, sebelum mengenal kesadaran kelas perlu diketahui bahwa Marx telah menjelaskan mengenai kelas-kelas sosial yaitu kelas Borjuis (pemilik modal) dan kelas proletar ( kaum buruh ).

Jika dikaitkan dengan pola kehidupan sosial yang kami teliti di Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tentang Paguyuban Penggarap Tanah Gunung Pulosari melihat bahwa bentukan paguyuban tersebut merupakan suatu bentuk kesadaran kelas antara petani penggarap sebagai proletar dan  pihak Perhutani sebagai pemilik modal. Kesadaran kelas disana bukan hanya sekadar tentang siapa dan posisi dimana mereka dalam masyarakat, namun memahami secara penuh proses yang dialami, kelas proletar perlu memiliki kesadaran tentang bagaimana mereka diperlakukan di tengah persaingan ekonomi dalam lingkup persaingan kapitalis.

Perlakuan Perhutani yang dinilai tidak adil dalam hal penerapan kebijakan pajak hutan untuk penggarap dari Desa Cikoneng. Kebijakan pajak hutan sebesar 13 juta per tahun untuk dua desa dinilai tidak berjalan dengan semestinya. Seharusnya pajak ini dibayarkan secara kolektif oleh dua desa, namun yang terjadi pajak ditujukan untuk tiap penggarap, yang mana para penggarap ini rata-rata memberikan 100 ribu pertahun dan jika diakumulasikan hal ini akan jauh melebihi kewajiban yang seharusnya sebesar 13 juta per dua desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Perhutani. Lalu dalam hal pembagian hasil tani 75% untuk penggarap dan 25% untuk negara. Pihak Perhutani menetapkan pajak kepada penggarap dengan melihat hasil kotor dari hasil produksi penggarap, sedangkan pihak Perhutani tidak melihat akan adanya kemungkinan lain yang menyebabkan berkurangnya kuantitas hasil garapan, seperti gagalnya panen, kualitas yang kurang baik atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Pernah terjadi kasus gagal bayar sewa dari penggarap kepada pihak Perhutani maka penggarap tersebut dikenakan sanksi, yaitu mereka dilarang untuk memakai lahan untuk produksi lagi. Segala hal yang telah terjadi menyebabkan timbulnya kesadaran kelas dari penggarap tersebut memandang bahwa Perhutani merupakan bagian dari kapitalis. Berikut kutipan dari Pak Endin selaku pelopor berdirinya Paguyuban Penggarap Tanah Gunung Pulosari.

Misalnya dalam penjualan satu kwintal cengkeh harganya 100 ribu, itu penghasilan kotor. Itu belum termasuk biaya perawatan. Tetapi hasilnya itu masih harus dibagi dengan pemerintah (75% untuk penggarap dan 25%nya untuk pemerintah) sedangkan saya dengar ada pajak gunung 3 gunung (Ciwangun, Citumpang, dan Citawi) itu setahun 13 jt pajaknya. Dan penggarap sini ada 100 lebih.. dan itu Cuma didaerah cikoneng saja. Kadang  satu orang bisa dikenakan 3 juta, ada yang 2 juta per orang. Kalau dirata-rata dari penghasilan penggarap mereka memberikan 500 ribu yang bila dikalikan dengan jumlah mereka bisa menjadi 50 juta. Kan yang dibutuhkan negara Cuma 13 juta, tapi ini sampai 50 juta kemana itu sisanya ? kan pegawainya udah digaji. Makannya kita buat paguyuban agar peraturan tersebut bisa dijalankan. Cuma masyarakat disini susah diajak bener maunya yang salah. Masyarakatkan dibodohi terus sama petugas. Seharusnya petugasnya melayani masyarakat, mengayomi.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa terjadi ketidakadilan dari Perhutani dalam hal kebijakan pajak hutan dan juga kita dapat melihat adanya kesadaran kelas dari penggarap sawah dalam memandang posisi mereka di lingkup kekuasaan ekonomi.

Dampak Kesadaran Sosial Paguyuban Penggarap Tanah Gunung Pulosari Terhadap Masyarakat Cikoneng

Paguyuban Penggarap Tanah Gunung Sari yang diinisasi oleh para penggarap merupakan bentuk dari gerakan yang dihasilkan oleh kesadaran sosial dari para penggarap yang lahir atas ketidakaadilan yang mereka terima. Paguyuban ini memilki dampak yang cukup signifikan bagi para anggotanya yang utama adalah meningkatkan kesadaran terdapat realitas terselubung yang dilakukan oleh para petugas. Dengan adanya paguyuban ini para penggarap memiliki posisi tawar yang lebih kuat dimata Perhutani untuk menentukan berapa yang harus mereka bayarkan kepada Perhutani sebagai bagi hasil. Sebelum adanya paguyuban ini, penggarap sering menerima ancaman dari pegawai Perhutani jika mereka tidak membayarkan sesuai keinginan Perhutani mereka akan dilarang untuk menggarap di tanah Gunung Pulosari. Kemudian masyarakat bisa melestarikan lingkungan sekitar, karena jika terus menerus dilakukan eksploitasi lingkungan secara berlebihan lingkungan tersebut akan menggugah masyarakat setempat. Kemudian juga terdapat usaha melestarikan kawasan sumber mata air dari eksploitasi agar tidak terjadi seperti di tempat wisata ceruncuran yang telah dimonopoli oleh  Kang Entong padahal tempat wisata itu.  Seharusnya berada di pengurusan paguyuban karena masih diwilayah Gunung Pulosari.

Rencana untuk pembentukan paguyuban terrsebut disusun secara musyawarah. Yaitu sudah dilakukan pembentukan organisasi dan struktur organisasi dari kepala paguyuban sampai posisi yang terbawah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efisiensi organisasi paguyuban agar pekerjaan dan kegiatan dilakukan dengan rapi dan transparansi. Pembentukan struktur organisasi tersebut dilakukan secara musyawarah meskipun masih terdapat pengaruh yang sangat besar dari ketua paguyuban yang memilki hak preogratif untuk memilih siapa saja yang dapat terlibat untuk paguyuban. Untuk mengajak masyarakat menjadi anggota paguyuban pak Endin selaku ketua melakukan sosialisasi mengenai paguyuban dan merangkul masyarakat yang mau terlibat secara aktif untuk paguyuban dan kemajuan masyarakat penggarap. Berikut struktur organisasi Paguyuban penggarap tanah gunung kulosari.

GUNUNG POLOSARI DESA CIKONENG KGM

MANDALAWANGI-PANDEGLANG-BANTEN

NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

1

JAJA SUTEJA

30

SUKARNA

59

UST.NASIR

88

SUKATNA

2

SARMEDI

31

RADIMAN

60

ATEN

89

ENJAI

3

RASID

32

DARKAT

61

HENDRA

90

EMUL

4

SARNATA

33

BAWI

62

MAHRI

91

JASAM

5

AHYAT

34

UCI

63

MAHDI

92

AMAD

6

ENDIN

35

SUKRI

64

MAMAH

93

HARLI

7

SURNAJA

36

JUNI

65

SUMARNA

94

HERMAN

8

MAMAT

37

OBING

66

JAHARI

95

SANIM

9

ANDI

38

SUBARI

67

UDI

96

UMANG

10

SARDAN

39

JALI

68

DARIKAM

97

ENDENG

11

EPI

40

UMAR

69

SANA

98

YANI

12

EPUL

41

ROHALI

70

SUPRIYATNA

100

AHMAD

13

MARSAN

42

SARNATA

71

SAHRIA

101

PAAN

14

MASUD

43

IROH

72

SAHRONI

102

HARUN

15

DULHAK

44

ANDA

73

HADI

103

ENDANG

16

SUPIAN

45

IYAS

74

RUKMINI

104

PEPEN

17

KOMAD

46

RUKINAH

75

ADI/ANI

105

ANDI

18

SAINAH

47

DIDI

76

AMSIR

19

TISNA

48

MAMUN

77

SUDIRMAN

20

MAHPUDIN

49

ANDRI

78

ARSIM

21

JAJA SABRI

50

ASRORI

79

ABET

22

JUHERI

51

ASWANI

80

MUSLIM

23

SUARNA

52

LINA

81

ANDI

24

SATRIA

53

SARNA

82

OMAN

25

MANI

54

OKTA

83

RAHMAT

26

MURHALIM

55

RUBAIN

84

ADING

27

SAJAM

56

PARDI

85

SUMINTAR

28

SOLEH

57

KARSINAH

86

JATRA

29

G.EDI

58

ENCUK

87

NURDAT